Reformasi Agraria Tak Berjalan Mulus di Era Jokowi, Bisa Jadi karena Keberpihakan

JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menguasai lahan seluas 3,1 juta hektar sangat bertolak belakang dengan program pendahulunya.

Reformasi Agraria yang disebut-sebut oleh Presiden RI ke-7 justru terlihat mandek dan dinilai hanya sebagai pencitraan saja, menurut pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga.

“Reformasi agraria yang dibanggakan Jokowi hanya pencitraan. Persoalan sesungguhnya mengenai pengelolahan lahan ilegal tak tersentuh selama Jokowi berkuasa,” kata Jamiluddin Ritonga, Sabtu (16/8/25) dilansir Rmol.id.

Semasa era pemerintahaan Joko Widodo hanya berhasil memegang kembali 5 juta hektare lahan yang dikuasai pengusaha dan korporasi sawit.

Sementara Prabowo, dalam waktu 10 bulan berhasil mengambil kembali 3,1 juta hektare lahan yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha.

“Jadi, dugaan keberpihakan rezim Jokowi kepada pengusaha bukanlah isapan jempol. Hal itu terlihat dari pembiaran penguasaan lahan secara ilegal. Jadi, reformasi agraria tak berjalan mulus di era Jokowi, bisa jadi karena keberpihakannya kepada pengusaha,” pungkasnya.

Dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD RI di Senayan, Jakarta hari Jum’at 15 Agustus 2025.

Presiden Prabowo mengungkapkan kembali keberhasilan merebut jutaan hektare lahan yang beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum tersebut.

“Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali,” ungkapnya. ***