Polda Riau Amankan Truk Tanki Pertamina: Begini Tanggapan PT Elnusa Petrofin

ROKAN HILIR – Dua unit truk tanki berwarna merah putih dengan merk PERTAMINA PATRA NIAGA menjadi barang bukti dalam penindakan penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kedua kendaraan tersebut berada di areal gudang penambungan BBM di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Kamis, (16/7/26).

Pada masing-masing armada transportir itu terpasang nama perusahaan yang diduga sebagai pemilik kendaraan, yaitu PT Usaha Mas Jasatama dan PT Mitha Kelana Wijaya.

Di sisi pintu mobil truk tanki juga terdapat nama anak usaha BUMN yang bergerak di bidang logistik dan distribusi bahan bakar minyak, PT Elnusa Petrofin.

Terkait keberadaan truk tanki di areal gudang penampungan tersebut. Awak media belum berhasil menghubungi PT Usaha Mas Jasatama dan PT Mitha Kelana Wijaya.

Sementara itu, Manager Corporate Communication, Relation & CSR PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo memberi tanggapan soal pelanggaran hukum yang terjadi.

Putiarsa mengatakan, perusahaan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

“Kita mengikuti dan mendukung proses penegakan hukum oleh Aparat. Dan jika ada oknum personil yg terlibat, sanksinya adalah PHK,” kata Putiarsa Bagus Wibowo di Jakarta saat dihubungi Indonesiawarta, Rabu (22/7/26) malam.

Sebelumnya, Polda Riau membongkar aktivitas penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di sebuah gudang penampungan jalan Lintas Riau – Sumatera Utara.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangak. Di antaranya pemilik gudang JU, dan dua supir truk tanki masing-masing JO dan JS.

Selain itu, penyidik Subdit IV Ditreskrimsus mengamankan sejumlah barang bukti BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar dalam jumlah besar.

Polisi juga menahan 2 unit truk tangki pengangkut BBM berlogo Pertamina Patra Niaga, 1 unit mobil Suzuki Carry dan uang tunai sebesar Rp. 2.350.000.

Atas perbuatan para tersangka. Penyidik menjerat ketiganya dengan sanksi hukum yang berlapis.